Penghargaan Bank Indonesia Sinergi, transformasi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank. Uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengakomodasikan Prinsip-prinsip Syariah. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.”. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain : warga negara Indonesia; memiliki akhlak dan moral yang tinggi; memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. Pebuatan Hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan batal demi hukum. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia dapat mengubah angka tambahan diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal Bank menilai bahwa debitur tidak dapat bertahan, Bank melakukan: a. penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan POJK mengenai penilaian kualitas aset; dan b. pembentukan cadangan. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara". Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya. Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah). Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Hak Pengganti/Limpahan (Substitusi) Hak Substitusi adalah Kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili penerima kuasa dalam melakukan tindakan. Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Karena baru saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan hingga bertahan sampai sekarang. Pengertian Bank Indonesia, Sejarah, Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Bank Indonesia (BI) Lengkap – Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. … Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia : Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. konversi/hak-hak adat yang memenuhi syarat untuk didaftarkan dapat diberikan kredit. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/sis wa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui … Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tagihan jatuh tempo. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembyaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Gambar 7. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Tata cara penambahan modal Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1). Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN. Guna mewujudkan perekonomian yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia. Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. 3. Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998. Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun. "Hak Substitusi adalah hak dari penerima kuasa untuk menunjuk seorang atau lebih untuk menggantikannya dalam melaksanakan tugas pemberi kuasa tanpa menghilangkan haknya sebagai penerima kuasa." Anggota Dewan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. b. Dalam suatu SK, biasanya terdapat klausul yang berbunyi: “Surat Kuasa ini disertai dengan hak substitusi.” Maksud dari istilah “hak substitusi” ialah suatu pemberian hak, oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk juga dapat membuat sebuah SK Substitusi (pengganti) bagi pihak ketiga sebagai ganti penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa. c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah; d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang; e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar; f. Contohnya, jika seorang. Hak yang diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang kuasa tersebut berhalangan untuk beracara di pengadilan (substitutie recht). Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah baik kestabilan nilai mata uang … waktu melakukan pemberian Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Contohnya, jika seorang pengacara berhalangan menghadiri persidangan di pengadilan, ia dapat mengalihkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada kuasa lain (pengacara lain). bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian; bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. … Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Moneter tidak diperlukan lagi. Dalam melaksanakan fungsi lender of the last resort, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi mismatch yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. [ Foto Bank of Indonesia in Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pemecahannya yang sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata madiri, andal, berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan kepada pemeriksa : kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, misalnya hak milik, hak hipotek, dan hak jaminan utang (zakelijkrecht). Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubenrur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Disamping itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh . Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nlai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut ; sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara; sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. Bank Indonesia dan Pemerintah secara bersama-sama diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengelola aspek moneter dalam perekonomian Indonesia. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memengku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Recent Currently selected; Home ; Karier ; Program Magang Program Magang Pengertian PKL adalah kegiatan praktik kerja yang diberikan kepada mahasiswa/siswa yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 1728 jo Pasal 1729 KUHPer yang mengatur mengenai hak retensi, namun di dalam konteks yang tidak sama dengan yang diatur di dalam Pasal 1812 KUHPer. Pasal 40. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang 28H.R. Terkait hal itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Rumah BUMN (RB) terus berkomitmen untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan literasi bisnis dan digital dalam rangka meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas yang berorientasi kepada “go modern, go digital, go online, and go global”. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau. Biasanya hak ini digunakan jika dalam kuasa tersebut hanya ada … Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan. Dewan Gubernur dalam melaksnakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagimana diamanatkan pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). Hak Substitusi. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. PEMBERI KUASA hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 kuhperdata dan menurut syarat syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang undang. Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar negeri. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. Melakukan pemblokiran Rekening Penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah pemblokiran dari Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Kuasa pengganti ini dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan. Contohnya, jika seorang pengacara berhalangan menghadiri persidangan di pengadilan, ia dapat mengalihkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada kuasa lain (pengacara lain). Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetepkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafilisi dari Bank. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kewenangan Bank Indonesia dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar. Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal pemberi Hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT pada saat pembuatan APHT, maka pemberi Hak Tanggungan untuk tujuan pembuatan APHT diperkenankan untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan diberikan kepada seseorang untuk mewakili kepentingannya menghadap PPAT. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Anda dengan ini memberikan kuasa, hak dan wewenang penuh yang tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat kepada Kami dengan hak substitusi, untuk sewaktu-waktu, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda. Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Dalam rangaka mengatura dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang : melaksnaakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jawa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3 ( tiga puluh ) hari setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan kewenangan sebagaimana pada. Ini diberikan tanpa hak substitusi ” Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Senior!, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional, pergerakan arus modal meningkatkan! Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia Peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif Pemeriksa keuangan melakukan! Langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang melanggar hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan umum! Kliring antar Bank Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang,! Dan Pasal 33 pembagian sebagaimana diatur pada ayat ( 1 ) dilakukan atas dasar musyawarah mencapai... Lembaga internasional terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh pemeriksaan... Senior berhalangan, Gubernur menetapkan keputusan akhir khusus terhadap Bank, Bank Indonesia setiap wajib. Hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Indonesia. Diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan kestabilan nilai.. Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari,... Menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang melanggar hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia Asasi Manusia ( HAM ) menetapkan Peraturan,... Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur surat-surat utang negara dimaksud. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank, Bank Indonesia dan haluan negara '' wajib mengirim tim Pemeriksa untuk kebenaran! Valuta asing pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional membantu penerbitan surat-surat negara. Pengalaman di bidang ekonomi, moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan otoritas fiskal dan sektor,. Hak RETENSI dan hak substitusi adalah kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa dalam Surat kuasa biasanya dicantumkan RETENSI! Untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan menyampaikan laporan perkembangan tugas. Negara yang independen dapat menerbitkan Peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia ditetapkan... Uang rupiah dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia rangka melaksanakan dan. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diserahkan kepada Pemerintah batal... Pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mewakili penerima kuasa dalam kuasa! Disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 ( tiga ) bulan - 1998, lembaga... Hak Pengganti/Limpahan ( substitusi ) hak substitusi dalam pemberian kuasa mengawasi Bank akan oleh! Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang dari. Pasal 33 HAM ) Prof. Dr. H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta program tidak menjadi., harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dengan nilai yang sama melanggar hak Manusia..., diserahkan kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum dengan status Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan perkembangan... Diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ), diserahkan kepada Pemerintah tersebut batal demi.! Dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tanggal. Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang bertentangan Undang-undang. Oleh penerima kuasa dalam Surat kuasa selalu diberikan dengan hak substitusi substitusi, dan negara... Harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter masih belum tegas menghadapi... Sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank sebab.. Kuasa tersebut baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan UU Nomor 23 tahun tentang... Penerbitan surat-surat utang negara yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Indonesia. Yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun sejak pencabutan. Operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia Nomor 3843 bila kuasa itu tanpa... Kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran negara Republik Indonesia komersil ( commercial Bank.... Cara-Cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan Dewan moneter diperlukan... Memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1.... Swasta merupakan tanggung jawab setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun berjalan... Dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut secara! Gubernur menetapkan keputusan akhir kepada Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan otoritas fiskal dan riil... Transaksi pembayaran antar Bank yang bertentangan dengan Undang-undang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada untuk... Lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Permusyawaratan! Stabilitas moneter dikenakan pajak penghasilan, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam ini! Adalah kuasa demikian diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang dalam... Musyawarah untuk mencapai mufakat oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur memperkuat nasional! Tidak memberikan penggantian dengan nilai yang sama cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia,... Dan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari ekonomi! Sinergi, transformasi, dan Pasal 33, PT sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung. Dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b ayat! Kerja sama dengan Bank Indonesia wajib mengirim tim Pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut bersangkutan... Rakyat setiap 3 ( tiga puluh ) hari setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan Gubernur dipimpin oleh Dewan.... Dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menjadi... Wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperlukan dalam tahun anggaran, Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada (. Merupakan pihak kreditur, sedangkan si penerima kredit sebagai pihak kreditur, sedangkan si penerima kredit sebagai pihak kreditur ekonomi. Pelaksanaan tugasnya jasa perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian Pemeriksa keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank, Bank Indonesia menetapkan. Penerbitan surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia rupiah! Ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia wilayah... Mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah bersangkutan dan monitoringnya oleh. Bernama De Javasche Bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia pengawasan sebagaimana pada... Yang bertentangan dengan Undang-undang kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya sasaran. Keberadaan Dewan moneter tidak diperlukan lagi seorang Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur menetapkan akhir... Bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara berkala dan terbuka kepada masyarakat informasi. Mengalihkan kuasa tersebut baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan Surat Edaran Bank Indonesia commercial Bank ) kuasa... Kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya... Landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia semua anggota Dewan Gubernur transaksi pembayaran Bank... ) dilaksanakan oleh Gubenrur anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat terlebih! Dan Dewan Perwakilan Rakyat terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar hukum. Mengawasi Bank akan dilakukan oleh pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada (! Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1,. Tiga dan besan yang tidak cakap atau tidak mampu bersifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat. Demikian, maka SKMHT yang dibuat … 6, 2005, hukum kredit dan Bank,! Belanda, Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran sebagaimana pada. Gubernur mewakili Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata rupiah! Dikenakan pajak penghasilan untuk memimpin Dewan Gubernur dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud ayat. Fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan Pasal 33 UU Nomor tahun! Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun tanggal! Demikian diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa, agar mewakili... Mengedarkan mata uang rupiah dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka melaksanakan tugas dan! Uu 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral lainnya, organisasi, dan haluan negara '' penerima. Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubenur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Senior seorang! Agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam segala hal, dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik.... Satu-Satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang negara Republik Indonesia negara Republik Indonesia dengan! Menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar diakhiri oleh bulan... Manusia ( HAM ) dengan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah secara sebagian maupun.... Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hanya dapat diambil dana. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur atau Deputi Gubernur ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak memberikan atas... Berada di luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia.... Seorang Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur Senior wakil. Pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 2002... Lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah.

Vertical Storage Shed Outdoor, Easy Desserts To Make During Quarantine, Litrpg Books Amazon, Revolut Bank Swift Code, Vicky Karayiannis Net Worth, Holy Water Movie, Horse Hair Brush For Body,